Lebih dari 3.000 peserta dari komunitas perempuan dan kelompok marginal di 31 kabupaten, 103 kabupaten/kota dan 625 desa/Kelurahan mengikuti Munas Perencanaan Pembangunan Perempuan.
Acara tersebut akan dihadiri Bintang Busbayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA RI) Republik Indonesia pada 17-18 April 2023.
Pengurus migrasi bersama tujuh organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam penyelenggara Dewan Pertimbangan Perempuan Nasional Perencanaan Pembangunan, didukung oleh Inklusi.
Sekretaris Jenderal Kesejahteraan Imigran Wahyu Susilo mengatakan, suara perempuan seringkali terpinggirkan, diabaikan dan cenderung hilang.
Wahyu mengatakan dalam jumpa pers jelang Konvensi Nasional Perempuan pada Minggu (16 April 2023), “Ada banyak faktor yang mempengaruhi double opression untuk mencegah perempuan bersuara.”
Menurutnya, faktor tersebut antara lain disebabkan oleh struktur patriarki, ketimpangan ekonomi, kekuasaan mayoritas dan letak geografis.
Acara ini bertujuan untuk memastikan aspirasi dan partisipasi yang berarti dari perempuan dan kelompok marginal dalam proses dan isi perencanaan pembangunan.
“Munas Perempuan Perencanaan Pembangunan dimulai sebagai salah satu bentuk bonding dengan akar rumput dalam upaya menyadari bahwa tidak ada yang tertinggal,” katanya.